TENTANG BADAN KEAHLIAN DPR RI

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini disebut Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.

Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian.

Badan Keahlian terdiri atas:
a. Pusat Perancangan Undang-Undang;
b. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
c. Pusat Kajian Anggaran;
d. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
e. Pusat Penelitian;
f. Bagian Tata Usaha Badan Keahlian; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.



VIDEOGRAFIS

SIMAS PUU
SIMAS PUU atau Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-undang mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif melalui beberapa instrumen.

>> KLIK DISINI <<

SIMAS PANLAK UU
Puspanlak UU membutuhkan data dan informasi dari seluruh lapisan masyarakat terkait pelaksanaan dari suatu undang-undang melalui kuesioner dalam rangka mendukung tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI.

>> KLIK DISINI <<

KAJIAN ANGGARAN
Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Visi Pusat Kajian Anggaran adalah menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional, andal dan akuntabel

>> KLIK DISINI <<

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Struktur Organisasi Badan Keahlian DPR RI